Net Zero Emission Perkebunan Kelapa Sawit 



KONTRIBUSI BPDPKS DALAM MENYONGSONG ERA NET ZERO EMISSION DAN PENINGKATAN EKONOMI NASIONAL

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai net zero emisi (NZE) pada tahun 2060. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ikut serta dalam transformasi ini. Selain fokus mengembangkan industri kelapa sawit, BPDPKS juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Latar Belakang dan Tantangan Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang tidak dapat diabaikan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca tertinggi, khususnya dari sektor kehutanan dan pertanian, sehingga diperlukan upaya khusus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, dengan bantuan internasional yang memungkinkan pencapaian sebesar 41%. BPDPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Pertanahan Nomor 39 Tahun 2014 dengan tugas utama mengelola penerimaan pajak luar negeri. Dana tersebut tidak akan digunakan untuk mengembangkan industri kelapa sawit, namun akan digunakan untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan.


BPDPKS Berpartisipasi Dalam Zero Emisi


                                                            Sumber Foto : mediaperkebunan.id
            

BPDPKS telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan industri kelapa sawit. Salah satunya adalah skema ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), yang bertujuan untuk mendorong petani mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Sertifikasi ini penting untuk memastikan produk kelapa sawit tidak berasal dari hutan dan menjaga lingkungan. Menurut BPDPKS, sekitar 90% minyak sawit yang diekspor ke Indonesia bersertifikat. Hal ini menunjukkan komitmen industri kelapa sawit dalam mendukung kebijakan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan NZE. Selain itu, BPDPKS juga melakukan investasi pada pengembangan biofuel dan biofuel limbah kelapa sawit yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghasilkan energi terbarukan.


Dampak Ekonomi dan Pendapatan Anggaran

Naiknya Pendapatan Negara

Kontribusi BPDPKS tidak hanya fokus pada isu lingkungan hidup, namun juga meningkatkan pendapatan negara. Melalui pengelolaan ekspor sawit, BPDPKS berpeluang mendukung sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan melalui alokasi anggaran yang tepat. Pada tahun 2022, BPDPKS akan menghasilkan pendapatan sebesar $10 triliun yang dapat digunakan untuk mendanai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APSKI), industri ini secara langsung mempekerjakan lebih dari 4 juta pekerja. Dengan menjadi lebih berkelanjutan, kami berharap industri ini dapat terus tumbuh tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, BPDPKS memberikan dukungan finansial dan teknis kepada petani kelapa sawit melalui program peremajaan kebun dan pelatihan. Dukungan ini membantu meningkatkan pendapatan petani, yang pada gilirannya berkontribusi pada ekonomi nasional. BPDPKS juga menggunakan sebagian dana yang dikelolanya untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung industri kelapa sawit, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pengolahan. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah.

 

Kesimpulan

BPDPKS berperan penting dalam mencapai tujuan kebebasan. Melalui proyek berkelanjutan dan teknologi inovatif, BPDPKS tidak hanya membantu mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah. Melalui kerja sama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai tingkat NZE secara berkelanjutan dan positif, sehingga mendorong pembangunan ekonomi. Ke depan, penting bagi BPDPKS untuk terus memperkuat komitmen keberlanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. modal kerja. Dengan demikian, industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya akan menopang perekonomian negara, tetapi juga menjadi model bagi industri lain dalam menghadapi perubahan iklim.

 

Referensi:

  1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (2023). Laporan Tahunan 2022.
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
  3. Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APSKI). (2023). Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.